Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2025 merupakan dokumen penting yang menjadi dasar pelaksanaan program-program pembangunan di tingkat desa. Dokumen ini tidak hanya mengatur pengelolaan keuangan desa, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Pengertian dan Fungsi APBDes
APBDes adalah dokumen keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa. Dokumen ini berisi rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa untuk satu tahun anggaran. APBDes berfungsi sebagai alat perencanaan, penganggaran, dan pengendalian keuangan desa.
Alat Perencanaan: Sebagai alat perencanaan, APBDes membantu pemerintah desa menentukan program-program prioritas yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Program-program tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.
Alat Penganggaran: APBDes berperan sebagai panduan dalam pengalokasian dana untuk berbagai program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Alat Pengendalian: APBDes juga berfungsi sebagai alat pengendalian untuk memastikan bahwa pelaksanaan program-program desa sesuai dengan rencana yang telah disepakati.
Proses Penyusunan APBDes
Proses penyusunan APBDes melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui dengan partisipasi aktif dari masyarakat desa:
Musyawarah Desa: Musyawarah desa adalah forum konsultasi antara pemerintah desa dan masyarakat untuk membahas usulan-usulan program pembangunan dan anggaran desa.
Perencanaan dan Penganggaran: Setelah usulan-usulan program pembangunan dikumpulkan, pemerintah desa bersama dengan BPD menyusun rancangan APBDes.
Persetujuan APBDes: Rancangan APBDes yang telah disusun diajukan kepada BPD untuk dibahas dan disetujui.
Pelaksanaan dan Pengawasan: APBDes yang telah disetujui menjadi dasar pelaksanaan program-program pembangunan desa. Masyarakat desa juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan APBDes agar sesuai dengan rencana yang telah disepakati.
Struktur APBDes
APBDes terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa:
Pendapatan Desa: Sumber pendapatan desa meliputi dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta pendapatan asli desa.
Belanja Desa: Belanja desa digunakan untuk membiayai program-program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Pembiayaan Desa: Pembiayaan desa mencakup penerimaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman desa.
Keterlibatan Masyarakat dalam APBDes
Penyusunan dan pengawasan APBDes memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat desa. Keterlibatan masyarakat penting untuk memastikan bahwa program-program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip utama dalam pengelolaan APBDes. Pemerintah desa harus memastikan bahwa seluruh proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan APBDes dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan desa.
Kesimpulan
APBDes 2025 memiliki peran penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan pengawasan, APBDes dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan program-program pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu terus meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.
Unduh format file Peraturan Desa tentang APBDes 2025 : Klik Disini